“Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan akan bernilai ketika terhubung dengan prioritas bisnis, kebijakan pembiayaan, pengelolaan risiko, alokasi sumber daya, dan indikator kinerja yang dapat dievaluasi.”
Keuangan berkelanjutan menuntut lembaga jasa keuangan untuk mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam strategi, proses bisnis, keputusan pembiayaan, investasi, serta pengelolaan portofolio. Karena itu, Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) seharusnya menjadi instrumen manajemen yang menerjemahkan komitmen menjadi program, target, penanggung jawab, anggaran, dan hasil yang terukur. RAKB yang baik menjawab perubahan apa yang ingin dicapai, mengapa hal tersebut menjadi prioritas, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana kemajuannya dipantau.
POJK 51/2017 menjadi salah satu landasan penerapan keuangan berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK), emiten, dan perusahaan publik. Dalam kerangka tersebut, kewajiban RAKB secara formal berlaku bagi LJK dengan cakupan kewajiban perlu dibaca sesuai kategori entitas dan ketentuan yang berlaku. Pada Februari 2026, OJK mengumumkan konsultasi publik atas rancangan perubahan POJK 51/2017 untuk memperkuat tata kelola, strategi, manajemen risiko, metrik, target, dan pengawasan.
Sejalan dengan hal tersebut, TKBI Versi 3, yang diterbitkan pada Februari dan diperbarui pada Maret 2026, memperluas kriteria teknis untuk sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, manufaktur, pengelolaan air dan limbah, serta sejumlah sektor pendukung. TKBI membantu mengklasifikasikan aktivitas ekonomi berdasarkan kriteria teknis; penggunaannya bukan label hijau otomatis bagi keseluruhan perusahaan. OJK juga menerbitkan Roadmap Pasar Modal Berkelanjutan Indonesia 2026–2030 sebagai arah penguatan ekosistem pendanaan dan investasi berkelanjutan.
Penyusunan RAKB dapat dimulai dengan menilai strategi, profil risiko, portofolio, dan kinerja yang sudah ada. Organisasi kemudian menetapkan prioritas, menyusun program dengan pemilik dan anggaran yang jelas, serta menentukan baseline, target, dan jadwal. Indikator dapat mencakup emisi operasional, kualitas data portofolio, kesesuaian aktivitas terhadap TKBI, atau metrik seperti Green Asset Ratio (GAR) dan Transition Asset Ratio (TAR) apabila relevan dan metodologinya memadai. Evaluasi secara berkala atas implementasi RAKB juga perlu melibatkan fungsi bisnis, risiko, keuangan, kepatuhan, dan sustainability. Bagi korporasi non-LJK, logika RAKB dapat diadaptasi sebagai rencana aksi ESG atau roadmap keberlanjutan.
Pada 23 Oktober 2026, Karisman Learning & Consulting berpartisipasi dalam refreshment training dan sharing session penyusunan RAKB bagi Anggota Bursa Efek Indonesia, dengan pembahasan antara lain struktur rencana, prioritas aksi, target kuantitatif, TKBI, dan monitoring-evaluasi. Melalui layanan pelatihan, pendampingan teknis, dan konsultasi sustainable finance/ESG, Karisman membantu lembaga jasa keuangan dan pelaku pasar menerjemahkan perkembangan kebijakan menjadi rencana aksi yang sesuai dengan model bisnis dan siap dipantau kinerjanya.
#RAKB #POJK51/2017 #TKBI-Versi3 #sustainable-finance #GAR #TAR #pasarmodal #keberlanjutan #sustainability






