“Standar pengungkapan keberlanjutan membutuhkan arahan Dewan Komisaris, kepemimpinan Direksi, manajemen risiko yang terintegrasi, serta data yang andal dan terhubung dengan keputusan keuangan.”
Pengungkapan keberlanjutan yang berkualitas tidak dapat dibangun hanya dengan membentuk tim penyusun laporan. Perusahaan perlu memastikan bahwa risiko dan peluang keberlanjutan benar-benar masuk ke dalam strategi, proses manajemen risiko, perencanaan keuangan, serta pengawasan pimpinan. PSPK 1 mengatur persyaratan umum pengungkapan informasi keuangan terkait keberlanjutan, sedangkan PSPK 2 berfokus pada pengungkapan terkait iklim. Keduanya mengacu pada standar IFRS S1 dan IFRS S2 dan memiliki tanggal efektif 1 Januari 2027. Kewajiban dan tahapan penerapan pada setiap entitas tetap perlu dibaca bersama ketentuan regulator yang relevan.
Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan atas kecukupan tata kelola, strategi, dan proses pengelolaan risiko keberlanjutan. Direksi bertanggung jawab menerjemahkan arah tersebut ke dalam kebijakan, rencana kerja, alokasi sumber daya, serta koordinasi lintas fungsi. Fungsi sustainability, keuangan, manajemen risiko, legal, kepatuhan, operasional, dan teknologi informasi perlu menggunakan definisi, metodologi, dan kontrol data yang konsisten. Kerangka pengungkapan mencakup empat area utama: tata kelola, strategi, manajemen risiko, serta metrik dan target.
Pada perusahaan pembiayaan, risiko iklim dapat muncul dari kegiatan operasional maupun portofolio. Risiko fisik seperti banjir atau cuaca ekstrem dapat mengganggu kantor, jaringan layanan, proses penagihan, dan kemampuan bayar debitur. Risiko transisi dapat berkaitan dengan perubahan teknologi kendaraan, kebijakan emisi, preferensi konsumen, kesiapan infrastruktur kendaraan listrik, dan nilai jual kembali aset yang dibiayai. Area tersebut perlu diuji melalui asesmen materialitas dan data perusahaan, bukan diasumsikan otomatis menjadi risiko aktual. Analisis portofolio dapat membantu perusahaan menilai paparan berdasarkan wilayah, jenis aset, sektor debitur, dan horizon waktu.
Organisasi dapat memulai dengan gap assessment terhadap tata kelola, strategi, manajemen risiko, metrik, target, dan data. Setelah isu prioritas ditentukan, tetapkan pemilik risiko dan data, perkuat dokumentasi metodologi serta kontrol internal, lalu hubungkan potensi dampak dengan pendapatan, biaya, belanja modal, nilai aset, dan akses pembiayaan. Perusahaan juga perlu menyiapkan proses validasi dan jejak audit agar informasi yang diungkapkan konsisten serta dapat dipertanggungjawabkan. Integrasi dengan GRI dapat dilakukan melalui arsitektur data yang saling mendukung, sambil tetap membedakan tujuan dan basis materialitas setiap standar.
Karisman Learning & Consulting berpartisipasi dalam Board Sharing Session and Capacity Building untuk jajaran pimpinan PT Bussan Auto Finance pada 22 Oktober 2026. Sesi tersebut membahas peran Dewan Komisaris, Direksi, dan organ pendukung tata kelola dalam mempersiapkan implementasi IFRS S1 dan IFRS S2, termasuk risiko iklim, dekarbonisasi, peluang pembiayaan berkelanjutan, serta kesiapan metrik dan target. Melalui board briefing, pelatihan IFRS Sustainability Disclosure Standards, gap assessment, dan pendampingan implementasi, Karisman mendukung perusahaan membangun kesiapan dari tata kelola hingga sistem data dan pengungkapan.
#PSPK1 #PSPK2 #IFRS-S1 #IFRS-S2 #sustainability-disclosure #tatakelola #ESG #risikoiklim






